Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menggelar rapat koordinasi bersama PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) di Gedung Mitra Praja, Sunter Jakarta Utara.

Ini proyek nasional, jadi perlu kita bahas secara detail

Rapat koordinasi tersebut digelar untuk menindaklanjuti adanya permohonan pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) dari PT Mitra Adhya Listrindo di kawasan Pulau Tidung Kecil.

Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, Junaedi mengatakan, rapat ini digelar untuk memberi masukan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta terkait permohonan pembangunan Terminal LNG di Pulau Tidung Kecil.

"Ini proyek nasional, jadi perlu kita bahas secara detail dan matang agar bisa berjalan. Jadi, masukan dalam rapat ini sangat penting untuk mengetahui dampaknya," katanya, Selasa (21/3).

Junaedi menjelaskan, pembangunan Terminal LNG rencananya dipusatkan sisi timur Pulau Tidung Kecil. Sebab, kawasan tersebut tidak berpenghuni, sehingga jika terjadi ledakan atau bencana lainnya, dampak terhadap warga pun kecil.

Hal lain yang masih menjadi bahan pertimbangan pembangunan Terminal LMG di lokasi terkait adanya Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) Kepulauan Seribu yang menjadi salah satu ikon Kepulauan Seribu.

"Ini menjadi pembahasan kita bersama juga dengan Dinas KPKP. Di sisi lain, keberadaan LNG positif dan bermanfaat karena selama ini warga pulau masih kekurangan gas, listrik dan air bersih," jelasnya.

Direktur Utama PT JUP, Achmad Fauzi mengutarakan, pembangunan Terminal LNG ini masih tahap awal perencanaan dan bahan pertimbangan stakeholder terkait. Rencana pembangunan proyek tersebut muncul karena adanya permintaan dan dorongan dari pemilik resort di Kepulauan Seribu.

"Jadi kami hanya memberikan solusi yang dapat bermanfaat bagi semuanya," ucapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya Terminal LNG di tengah-tengah Kepulauan Seribu akan memberikan dampak multier, baik dari sisi ekonomi, lapangan pekerjaan hingga peningkatan pariwisata.

Mengingat, jika dilakukan penarikan bahan energi dari darat akan membutuhkan biaya yang mahal, sehingga solusinya dilakukan pembangunan LNG ini. Pembangunan Terminal LNG membutuhkan lahan sekitar lima hingga tujuh hektare.

"Kami melihat dampak pembangunan ini sangat banyak. Apalagi Kepulauan Seribu menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)," tandasnya.